Bhayangkara Insight.com
Bitung, 6 November 2025 — Suhu politik dan sosial di Kota Bitung kembali membara.
Masyarakat Bitung Bersatu ( MBB ) dengan tegas menggugat kebijakan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai gelap, tertutup, dan tanpa arah yang jelas.
Di tengah sorotan publik, Forum CSR Kota Bitung yang beranggotakan pejabat tinggi — termasuk Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, dan sejumlah unsur pemerintah daerah — justru dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan transparansi.
Tokoh kritis Adriano Lengkong (Nando) menyebut kondisi ini sebagai “kebangkrutan moral pejabat publik”.
🔥 “Ini bukan sekadar soal dana, tapi soal kepercayaan rakyat. Jika CSR dikelola di ruang gelap, rakyat sedang dibutakan!”
Menuding adanya permainan terselubung di balik koordinasi lintas instansi.
Kami menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Rakyat butuh bukti nyata, bukan alasan diplomatis,” Ujar Nando.
Aktivis senior Irfan Frantigo turut melontarkan kritik pedas:
🔥 “Kalau dana CSR saja ditutup-tutupi, bagaimana rakyat bisa percaya pada program lain? Ini bukti nyata kebobrokan sistem!” katanya tajam.
Senada, Rian Prahara ( rintho ) lantang menyebut DPRD Bitung telah kehilangan taring.
🔥 “DPRD seharusnya jadi benteng terakhir rakyat. Tapi kini mereka hanya jadi penonton yang bungkam,” kecamnya.
Kami muak dengan janji transparansi tanpa bukti! Kalau pemerintah terus bungkam, kami Rakyat akan Demo Besar besaran turun ke jalan!”
( MBB ) menilai, hilangnya transparansi CSR adalah cermin kegagalan sistemik, di mana pejabat lebih sibuk menjaga citra ketimbang menegakkan tanggung jawab moral terhadap rakyat tegas rintho"
Seruan terakhir Masyarakat Bitung Bersatu ( MBB ) menggema keras:
🔥 Bitung tidak butuh retorika. Bitung butuh kejujuran dan keberanian membongkar kebusukan di balik dana CSR!”
(tem)
Social Header
Label
Categories