Bhayangkara Insight.com
Bitung 16 Januari 2026
Sorotan terhadap oknum ASN berinisial (G.N. MOSE ) semakin menguat setelah sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat mengaitkan dugaan pelanggaran netralitas tersebut dengan ambisi pribadi untuk menduduki jabatan strategis Sekretaris Kota Bitung.
Menurut penilaian berbagai elemen masyarakat sipil, yang bersangkutan diduga menghalalkan segala cara demi mendekati lingkaran kekuasaan pasca Pilkada. Dugaan tersebut mencuat karena pola manuver birokrasi yang dinilai tidak wajar, penuh kepentingan, dan sarat pencitraan politik.
🗣️ “Yang kami lihat bukan prestasi, bukan kapasitas, tapi manuver dan kedekatan. Kalau birokrasi diisi oleh orang yang haus jabatan tanpa kemampuan, maka yang rusak adalah sistem, dan ujungnya kota ini,” tegas seorang aktivis senior Bitung.
Bahkan, di kalangan aktivis dan tokoh masyarakat, muncul julukan sinis terhadap yang bersangkutan sebagai “penjilat ulung kekuasaan”, sebuah label keras yang lahir dari kekecewaan publik terhadap praktik birokrasi yang dinilai menjauh dari nilai profesionalisme ASN.
👉❗ DINILAI MINIM KAPASITAS, NAMUN MENGINCAR JABATAN STRATEGIS
Kritik publik juga mengarah pada keraguan terhadap kapasitas dan kompetensi oknum ASN tersebut. Sejumlah pihak menilai, tanpa rekam jejak kinerja yang menonjol, upaya menduduki jabatan Sekretaris Kota justru mencerminkan ambisi pribadi yang tidak sejalan dengan prinsip merit system sebagaimana diamanatkan undang-undang.
👉 “Sekretaris Kota bukan jabatan hadiah. Itu jantung administrasi pemerintahan. Kalau diisi oleh orang yang bermasalah secara etik dan netralitas, maka rusaklah tata kelola pemerintahan Kota Bitung,” ungkap tokoh masyarakat lainnya.
Narasi ini semakin memperkuat kekhawatiran publik bahwa birokrasi Pemkot Bitung sedang berada di persimpangan berbahaya: antara reformasi ASN yang berintegritas atau justru terjerumus dalam praktik balas jasa politik yang sistematis.
⚠️👉 PERINGATAN KERAS UNTUK PEMERINTAH DAERAH
Aktivis menegaskan, apabila ambisi jabatan yang dibungkus kepentingan politik ini dibiarkan, maka:
● Meritokrasi ASN akan runtuh
● ASN profesional akan tersingkir
● Kepercayaan publik akan hancur
● Pemerintahan daerah kehilangan legitimasi moral
🛑 “Kalau jabatan Sekda bisa dikejar dengan cara menjilat, bukan dengan prestasi dan integritas, maka jangan heran kalau kota ini jalan di tempat, bahkan mundur,” tutup pernyataan sikap masyarakat.
👉 Catatan Redaksi:👇
Seluruh narasi, penilaian, dan istilah yang digunakan dalam pemberitaan ini merupakan dugaan, kritik, serta ekspresi kekecewaan publik. Pihak yang disebutkan memiliki hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
( tem )
Social Header
Label
Categories