Dugaan Penyelundupan di KMP Ferry Portlink 8 Jadi Ujian Nyata Keberanian Polri, Kemenhub, dan KPK
Bitung , Sulawesi Utara
6 Januari 2026
Redaksi BhayangkaraInsight.com menyatakan sikap tegas dan terbuka atas dugaan penyelundupan bahan kimia mematikan jenis Sianida (CN) yang diduga diangkut menggunakan kapal penumpang KMP Ferry Portlink 8 rute Ternate–Bitung. Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan indikasi kegagalan serius negara dalam melindungi keselamatan rakyat.
Jika benar Sianida dapat lolos dari pengawasan pelabuhan dan diangkut bersama penumpang sipil, maka hanya ada tiga kemungkinan:
pejabat lalai, sistem sengaja dilemahkan, atau kekuasaan memilih diam.
Dalam negara hukum, diam adalah bentuk keberpihakan.
Sebagai pimpinan tertinggi Polri, Kapolri tidak bisa berlindung di balik prosedur internal. Fakta bahwa wartawan lebih dulu mengungkap dugaan kejahatan ini dibanding aparat penegak hukum adalah tamparan keras bagi marwah institusi kepolisian.
Jika tidak ada langkah cepat, terbuka, dan berani—termasuk penetapan tersangka serta pembongkaran jaringan—maka publik berhak menyimpulkan: Polri gagal melindungi rakyat.
Hal yang sama berlaku bagi Menteri Perhubungan. Kapal penumpang yang diduga mengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bom berjalan di laut.
Jika KMP Ferry Portlink 8 tidak segera diaudit, dievaluasi, dan hasilnya diumumkan ke publik, maka Kementerian Perhubungan patut diduga lalai menjalankan mandat keselamatan transportasi nasional.
Lebih jauh, munculnya dugaan aliran dana Rp60 juta untuk meredam informasi menggeser kasus ini dari sekadar pelanggaran pelayaran menjadi indikasi kuat tindak pidana korupsi dan obstruction of justice.
Jika KPK memilih diam, publik berhak bertanya:
apakah KPK masih berdiri di atas kepentingan rakyat atau telah kalah oleh mafia?
ASDP & KSOP: DIAM ADALAH PENGAKUAN MORAL
Sikap bungkam PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bitung dan KSOP hingga hari ini merupakan kegagalan moral institusi negara. Dalam perkara yang menyangkut nyawa manusia, tidak ada ruang untuk diam.
Pembiaran atas kasus ini berarti:
Pengkhianatan terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (hak atas rasa aman);
Pelanggaran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (kewajiban negara melindungi rakyat);
Pengangkangan terhadap Pasal 204 KUHP, UU Pelayaran, dan UU Lingkungan Hidup terkait B3.
---
PERNYATAAN KERAS
WAKIL KETUA DPP BRNR - RI
Wilayah - Gorontalo - Sulut - Sulteng. Adrianto
Wakil Ketua DPP ( BRNR - RI ), Adrianto, menyampaikan pernyataan tegas dan terbuka:
🔥" Ini bukan sekadar kasus penyelundupan. Jika Sianida bisa diangkut di kapal penumpang, maka negara sedang mempertaruhkan nyawa rakyatnya sendiri. Ini ancaman serius terhadap keamanan nasional.”
🔥" BRNR - RI menilai telah terjadi pembiaran sistemik. Tidak mungkin bahan kimia mematikan seperti Sianida lolos tanpa ada kelalaian atau perlindungan dari oknum tertentu. Jika negara kalah oleh mafia racun, maka itu adalah kegagalan bela negara.”
🔥" Kami mendesak Kapolri, Menteri Perhubungan, dan KPK untuk bertindak terbuka dan tegas. Jika institusi negara ragu menindak, maka rakyat berhak melawan melalui tekanan publik dan hukum.”
🔥" Barisan Relawan Nusantara Raya bukan slogan. ( BRNR - RI ) adalah keberanian menyelamatkan rakyat dari bahaya, sekalipun pelakunya memiliki kuasa dan uang.”
---
SIKAP TEGAS REDAKSI BHAYANGKARAINSIGHT.COM
Redaksi menyatakan:
1. Mendesak Kapolri membuka penyelidikan nasional dan mengumumkan hasilnya ke publik.
2. Menuntut Menteri Perhubungan membekukan sementara pihak terkait dan membuka audit keselamatan pelayaran.
3. Menantang KPK masuk dan membongkar dugaan aliran dana serta aktor pelindung di balik kasus ini.
4. Menolak segala bentuk pembiaran, kompromi, dan negosiasi gelap dalam perkara Sianida.
Kami menegaskan:
Negara tidak boleh kalah oleh mafia racun.
Jika hari ini Sianida lolos di kapal penumpang, besok yang dikorbankan adalah nyawa rakyat.
Jika pejabat tetap diam, maka sejarah akan mencatat:
mereka tahu ada bahaya, tetapi memilih melindungi kekuasaan, bukan keselamatan.
---
Redaksi
BHAYANGKARAINSIGHT.COM
Kawal Hukum • Jaga Keselamatan Publik • Lawan Mafia
Social Header
Label
Categories