BHAYANGKARA INSIGHT.COM
Bitung, Sulawesi Utara 7 Desember 2025
Kunjungan Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan DPP Partai Gelora, Kapten Yadi, ke Kota Bitung berubah menjadi momentum kritik keras terhadap pemerintah, usai menerima laporan mendalam mengenai kondisi sektor perikanan yang semakin timpang dan merugikan pelaku lokal.
Kapten Yadi disambut oleh Sekretaris DPW Gelora Sulawesi Utara Irfan Katili, Ketua DPD Gelora Kota Bitung Tomy Lumuhu, SH., MH., CPLC., CPCLA., CPM., CPA, serta Ketua Bidang Kaderisasi Ustadz Adrianto Kaiko. Dalam pertemuan tersebut, para pengurus daerah memaparkan fakta-fakta yang mengkhawatirkan terkait dominasi investor luar di sektor perikanan Kota Bitung.
Berdasarkan analisa internal Partai Gelora dan data lapangan:
• 72% aktivitas ekspor dan penguasaan cold storage di Bitung dikuasai pengusaha luar daerah, termasuk jaringan modal besar dari Surabaya, Jakarta, dan beberapa perusahaan asing.
• Pengusaha lokal hanya menguasai 28%, itu pun sebagian besar berada dalam kondisi berat.
• Lebih dari 60% pengusaha perikanan lokal dilaporkan menunggak pinjaman bank, dan banyak yang beroperasi di bawah kapasitas akibat tersendatnya modal kerja.
• Harga ikan di tingkat nelayan turun 15–22% dalam dua tahun terakhir, sementara biaya operasional, terutama BBM dan logistik, naik hingga 40%.
Data ini menunjukkan bahwa pelaku lokal berada pada posisi yang tidak seimbang di pasar yang seharusnya menjadi pilar ekonomi Kota Bitung.
Dalam forum tersebut, Kapten Yadi mengkritik langsung pemerintah pusat, Pemprov Sulawesi Utara, hingga Pemkot Bitung. Ia menilai pemerintah gagal mengelola sektor perikanan yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat.
Menurutnya:
• Pemerintah tidak mempunyai regulasi protektif bagi pengusaha lokal sehingga mereka kalah di tingkat permodalan dan akses distribusi.
• Pengawasan pelabuhan dianggap longgar, memungkinkan perusahaan modal besar mendominasi slot, docking time, hingga akses gudang pendingin.
• Kebijakan BBM subsidi untuk nelayan tidak berjalan efektif — banyak nelayan lokal sulit mendapatkan solar, sementara kapal-kapal besar diduga mendapat prioritas.
• Tidak ada terobosan nyata pemerintah untuk menekan biaya logistik yang menjadi momok utama pelaku usaha lokal.
🔥" Jika pemerintah terus membiarkan dominasi modal luar tanpa keberpihakan pada pelaku lokal, maka ekonomi Bitung akan kehilangan identitasnya. Pengusaha lokal akan tumbang satu per satu, dan masyarakat pesisir yang paling merasakan dampaknya,” tegas Kapten Yadi.
■ Ketua Gelora Bitung: Ini Bukan Sekadar Masalah Bisnis, Ini Krisis Penghidupan
😡" Tomy Lumuhu dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah harus segera turun tangan melakukan revisi kebijakan, audit sistem distribusi, hingga penataan ulang tata kelola pelabuhan dan fasilitas cold storage.
“Pengusaha lokal bukan kalah karena tidak mampu, tetapi kalah karena sistem yang timpang dan tidak berpihak. Bitung akan rugi besar jika pemerintah terus pasif,” ujarnya.
■ Seruan untuk Pemerintah: Reformasi Sistem dan Proteksi Pelaku Lokal
Partai Gelora mendorong:
1.Pembentukan regulasi penguasaan pasar untuk memastikan pelaku lokal mendapat porsi minimal 50%.
2.Audit menyeluruh fasilitas perikanan, termasuk alokasi BBM, slot pelabuhan, dan cold storage.
3.Skema kredit lunak khusus pengusaha lokal perikanan, dengan bunga rendah dan tenor panjang.
4.Intervensi pemerintah dalam penentuan harga ikan agar stabil di tingkat nelayan.
Kunjungan ini menutup pernyataan bahwa Partai Gelora siap membawa isu ini ke tingkat nasional sebagai perjuangan untuk menegakkan keadilan ekonomi di daerah perikanan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.
( ziman )
Social Header
Label
Categories